Ads Right Header

Buy template blogger

KPK Bisa Mati, Apabila Jokowi Tidak Tertibkan Perppu

KPK Bisa Mati, Apabila Jokowi Tidak Tertibkan Perppu

InovasiTerbaru
- Judul dari artikel ini lebih cenderung mengarah ke Presiden Joko Widodo yang boleh dikatakan bahwa beliau mencoba mengamankan oligarki dan dinasti politik saat ini. Presiden dalam perihal ini, disebutkan Ia memastikan bahwa tidak akan mengeluarkan Perppu (Peraturan Pengganti Undang-Undang) yang berhubungan dengan UU KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sejak adanya uji materi di MA (Mahkamah Konstitusi) saat ini.

Dari informasi yang kami lansir dari Agen Joker123, Seorang yang profesional berasal dari Indonesian Politician Review (IPR), Ujang Komarudin menilai pemerintahan dibawah naungan Joko Widodo saat ini dianggap telah membunuh KPK dengan cara tersebut. Sebagai warga Indonesia, dari hampir seluruh masyarakat menanggapi bahwa Jokowi dinilai tidak profesional dalam menangulangi perihal ini, apabila Perppu KPK tidak dikeluarkan. Seperti Ujang Komarudin mengatakan, "Sudah sangat jelas ini sudah di kebiri di era Jokowi."

1. Sudah memang tidak berniat mengeluarkan perppu


Direktur IPR, Ujang Komarudin mengatakan memang sejak awal pemerintah sudah sangat tidak berniat mengeluarkan Perppu KPK tersebut. Itu sebabnya, saat ini pemerintah sedang sibuk mencari-cari alasan dan segala pembenarannya dengan satu tujuan yaitu supaya perppu tersebut tidak keluar. Sangat banyak diluaran sana argumen sana sini yang dikeluarkan supaya Perppu KPK tidak dikeluarkan, dan faktanya adalah salah satu arugemen yang ada sedang dalam pengujian di MK.

2. Beralasan supaya dapat membentuk oligarki, & dinasti politik


Dari informasi dari data-data yang telah valid, bahwa diketemukan kenapa perppu tersebut tidak mau dikeluarkan oleh Jokowi, tersebut bahwa apabila Jokowi sampai mengeluarkan perppu kpk tersebut, maka dari anggota partai koalisinya akan sangat banyak sekali yang akan tertangkap oleh KPK, dan ini bisa menjadi masalah besar bagi pemerintahannya yang tidak bersih.

itu sebabnya, Jokowi boleh dikatakan sedang mengamankan oligarki dan membentuk dinasti politik dan tidak mengeluarkan Perppu KPK. Maka dari itu, dari beberapa waktu yang lewat begitu banyak mahasiswa berorasi, namun begitu Jokowi tidak takut, sebab semua dapat terkondisikan dengan baik.

3. Diperlukan suatu gebrakan yang lebih kuat dari mahasiswa


Gebrakan yang dilakukan mahasiswa dalam mendorong pemerintah agar mengeluarkan perppu tersebut saat ini terbilang sangat lemah, untuk dari itu dibutuhkan dibutuhkan suatu kritisan yang lebih lagi tentunya, dan pada ujungnya apabila perppu juga masih tidak diterbitkan, dari sini memang kita sudah bisa menilai bahwa memang adanya unsur kesengajaan, KPK memang dilemahkan oleh pemerintah.

4. Simalakama dari lawan politik Jokowi


Mungkin di balik ini ada suatu rencana yang direncanakan oleh Presiden Joko Widodo. Namun seandainya kita menilai apabila perppu kpk ini dapat berjalan dengan mulus, tentunya ada efek samping yang ditimbulkan yaitu khususnya pada orang-orang yang menjadi lawan politik Jokowi saat ini. Masyarakat hanya berharap Jokowi dapat menyadari akan hal itu.

Dari orasi Jokowi sebelum dan sesudah pemilihan sebagai Presiden, kita sangat sadar apa yang telah dikatakan beliau, namun apabila di luruskan seperti dikatakannya sayang dan peduli dengan masyarakatnya, bangsa, dan negara, seharusnya mempunyai kesadaran mengeluarkan Perppu KPK. Zaman 2019, masyarakat sudah tidak bodoh, apabila mengetahui seperti ini tentunya masyarakat Indonesia sangat kecewa dan tentunya berpikiran KPK sudah dikebiri dan dibunuh.

5. Belum sah, sebab perppu sedang dalam uji materi di MK


Saat ini berdasarkan informasi yang beredar bahwa perppu tidak bisa dikeluarkan saat ini dikarenakan adanya uji materi UU baru KPK di MK. Disisi lain seorang mahasiswa utusan dari Fakultas Hukum, Zico Leonard Djagardo S yang menyampaikan gugatannya tersebut. Oleh karena itu Jokowi mengatakan, semua itu ada prosesnya dan tentunya uji materi ini harus di hormati.

Jokowi semasa ditanyain mengenai UU KPK, ia mengatakan bahwa, "Kita meliha bahwa sekarang ini masih ada proses uji materi di MK, Jangan ada orang yang masih berproses di uji materi ini, kemudian langsung ditambah dengan sebuah keputusan yang lain. Saya mengira kita semua wajib mempunyai sopan santun." Saat berada di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Demikianlah artikel ini kami perbuat berdasarkan informasi yang sudah valid dan sebenar-benarnya, semoga artikel ini dapa menambah wawasan bagi para pembaca.


Previous article
Next article

Belum ada Komentar

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Ads Post 4